TRI HITA KARANA VS THREE RECLAMATION ADVANTAGES

Oleh: Eka Septiawati
septieka867@gmail.com

Pendahuluan

Jagat raya ini adalah sumber  dari artha (kebutuhan hidup) manusia. Peran alam semesta tidak dapat diabaikan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak akan bertahan hidup. Harta bukanlah segala-galanya, artinya ia bukan tujuan akhir (utama) dari hidup manusia. Harta ibarat perahu yang merupakan sarana dalam mencapai tujuan yang sejati Moksartam Jagaditha Ya Caiti Dharma. Dalam kaitan ini perlu diingat bahwa dalam menggunakan perantara, perlu adanya nahkoda atau logika untuk mengarahkan, sehingga perahu tersebut tidak tenggelam.

Dalam kegiatan timbunan di perairan mampu mengubah garis pantai serta kontur, hal ini tertuang dalam peraturan menteri perhubungan No PM 52 tahun 2011 tentang reklamasi dan pengurungan. pada proses reklamsi merupakan upaya menjadikan kawasan air yang rusak dan belum dimanfaatkan menjadi kawasan baru yang lebih baik. Aspek  fisik dan lingkungan, program reklamasi berfungsi untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang akibat gelombang laut serta sebagai upaya memperoleh tanah baru di kawasan depan garis pantai yang dapat diperuntukkan sebagai tempat mendirikan bangunan dalam upaya untuk perlindungan garis pantai.

Dengan  berjalannya waktu, penimbunan di  pantai  masih banyak dilakukan sebagai langkah pengembangan kota. Penimbunan dijalankan  oleh negara atau kota-kota besar yang terus mengalami  pertumbuhan dan kebutuhan tempat  meningkat.  Banyaknya tempat mengalami hambatan dengan semakin menyempitnya lahan daratan. Perluasan  kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan, sehingga diperlukan daratan baru.

Tri Hita Karana VS Three Reclamation Advantages

Tri Hita Karana merupakan konsep Hindu yaitu 3 penyebab  kesejahteraan, meliputi: 1. Parhyangan (Hubungan harmonis antara manusia dengan tuhan), 2. Pawongan (Hubungan harmonis antara manusia dengan manusia), 3. Palemahan (Hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta). Sedangkan Three Reclamation Advantages merupakan 3 keuntungan utama adanya reklamasi, meliputi: 1. Pengembangan Pariwisata Unggulan, 2. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi, 3. Peningkatan Konservasi Lingkungan

Pengembangan Pariwisata Unggulan VS Konsep Parahyangan

Secara geografis, luas pulau ataupun daerah yang direklamasi akan bertambah. Pulau baru yang dibangun investor di kawasan ini akan dijadikan sebagai pusat hiburan, misalnya pembangunan casino seperti yang terdapat di Sentosa Island, Singapura yang juga merupakan pulau buatan hasil reklamasi. Pusat hiburan ini juga dilengkapi dengan perhotelan dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti di Hawai. Upaya ini dilakukan untuk tetap dapat bersaing dengan kemajuan pariwisata negara-negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Dengan adanya reklamasi ini, beberapa permasalah umum daerah pariwisata seperti halnya macet di beberapa titik perlahan dapat diatasi dengan adanya pertambahan lahan. Hal ini baik sebagai penyedia tempat wisata yang ramah wisatawan. Penulis menyadari bahwa untuk tetap dapat bersaing, kita memang harus meningkatkan pariwisata kita. Namun, pengembangan dengan upaya meniru daerah lain merupakan cara yang kurang tepat, karena dapat menyebabkan lunturnya identitas ketimuran itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan pusat hiburan seperti halnya Casino adalah jalan yang sebenarnya mengekspos bangsa kita pada „kemaksiatan‟ yang luas. Selain itu, beberapa konsep Parahyangan terkait adalah sebagai berikut.

  1. Air  dalam Agama Hindu adalah sakral dan suci. Pantai yang ada di Pesisir Barat, adalah bagian sumber air yang suci, karena air yang ada  berasal dari perpaduan sumber air laut dan air sungai. Dalam hal ini adalah melakukan eksploitasi dengan tidak bertanggungjawab, seperti warga sekitar menjadi kesulitan bahkan harus membayar mahal untuk sumber air.
  2. Reklamasi khususnya di Pesisir Barat akan mengakibatkan kesakralan berkurang, hal ini karena dipengaruhi aktivitas pemanfaatan lahan reklamasi yang dianggap tidak memberikan kenyamanan.

Penulis merasa bahwa pemaksimalan masing-masing sektor dalam pariwisata dengan tetap mempertahankan local genius adalah cara  yang lebih tepat untuk menghadapi persaingan global. Namun, kalaupun hal ini memang harus dilakukan, maka sejauh pengembang dan pemerintah dapat melaksanakan proses reklamasi dengan tetap memperhatikan kemudahan akses air bagi warganya dan menjamin minimnya bahkan tidak ada pengrusakan yang berakibat pada tidak nyamannya ekosistem laut dapat dipastikan, maka kegiatan ini baik untuk dilaksanakan. Selain itu kegiatan pariwisata yang dilakukan di daerah tersebut juga harus dijaga dan diperhatikan agar tetap dapat menjaga kesakralan tempat suci di sekitarnya berlandaskan atas konsep parahyangan.

Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi VS Konsep Pawongan

Dengan meningkatnya pariwisata Indonesia, maka dapat pula meningkatkan tingkat serta menyejahterakan masyarakat. Dalam hal lapangan kerja, dibangunnya akomodasi pariwisata dan fasilitas umum akan memberikan peluang lapangan kerja bagi masyarakat dalam 5-10 tahun mendatang. Hal ini baik karena dapat menurunkan angka pengangguran di Indonesia dan dapat menjangkau masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih luas.

Paradigma yang terjadi selama ini adalah ketika kebijakan ini dimplementasikan pendapatan akan meningkat dengan investor sebagai subjeknya, dan masyarakat hanya sebagai objek yang “dimanfaatkan”. Persepsi ini kemudian menjadi semakin salah kaprah dengan hadirnya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kesempatan ini, seperti kasus suap reklamasi pantai utara Jakarta. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita percaya akan tujuan baik dari pemerintah, namun tetap pula menjadi masyarakat yang cerdas dan waspada sehingga dapat berkontribusi aktif dalam membentengi proyek besar semacam ini.

Maka dari itu sebenarnya yang harus dilakukan untuk mengimbanginya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menhidupkan kewirausahaan lokal, sehingga orang Indonesia sendiri dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang sebangsa lainnya. Beberapa hal yang berpotensi mengganggu konsep pawongan sebagai berikut.

  1. Kesenjangan wilayah Lampung yang terkonsentrasi sarana pariwisata yang over supply dengan wilayah Lampung  lainnya akan semakin membuat pembangunan Lampung tidak merata. Kecemburuan sosial semakin meruncing mengakibatkan hilangnya rasa sagilik saguluk sabayantaka dan bersikap “individualistik”. Hal ini perlu diperhatikan pemerintah untuk mempertimbangkan apakah kebijakan reklamasi memang sangat perlu ditempuh, atau masih bisa menyisir daerah lain untuk tujuan serupa.
  2. Pertahanan Lampung berpotensi melemah, karena dipastikan banyak budaya asing yang masuk, sehingga desa pekraman bisa saja hanya akan menjadi simbol adat, bukan lagi benteng pertahanan untuk menjaga budaya, tradisi dan Agama Hindu di Lampung. Dominasi orang luar Lampung akan menjadikan Lampung tidak lagi murni sehingga lama kelamaan budaya Bali hanya menjadi kenangan bagi generasi selanjutnya.

Namun, hal ini bersifat spekulatif, karena pada dasarnya masalah kebudayaan adalah kembali kepada diri masing-masing, apakah sebagai masyarakat Indonesia khususnya Lampung kita akan ikut tergerus arus atau dapat mempertahankan jati diri.

Peningkatan Konservasi Lingkungan VS Konsep Palemahan

Peraturan reklamasi menurut Perencanaan Kota (2013) tidak menghendaki proses ini dilakukan pada daerah kawasan permukiman nelayan, hutan mangrove, hutan pantai, perikanan tangkap, terumbu karang, padang lamun, biota laut yang dilindungi, kawasan larangan (rawan bencana), serta taman laut. Apabila reklamasi yang dilakukan tidak mengindahkan larangan tersebut, maka  sudah jelas hal tersebut menyalahi hukum. Setelah daratan hasil reklamasi pun, pengembang masih memiliki kewajiban untuk menyediakan ruang terbuka hijau.

Setelah persyaratan tersebut telah terpenuhi, pelaksanaan reklamasi bisa dilakukan dengan langkah awal dalam perencanaan reklamasi (studi ataupun detailed engineering design), adalah melakukan survei atau kegiatan sebagai seperti: survei pengenalan lokasi proyek, survei pasang-surut air laut, sungai, tinggi gelombang dan arus, survei bathimetri (pengukuran kedalaman dasar laut, dan sebagainya.

Namun demikian, perlu juga kita sadari pula bahwa habitat alami adalah tempat yang paling baik untuk biota alam tinggal. Sehingga dampak reklamasi pada kerusakan lingkungan sangat pasti karena sudah menghacurkan dan menimbun biota dan ekosistem laut dan mangrove yang selama ini menjadi tempat mereka berkembang.

Reklamasi bisa menjadi tindakan yang terlalu mengeksploitasi alam. Hal ini menandakan bahwa manusia masa saat ini sudah tidak dapat bersyukur lagi atas anugerah alam luar biasa yang sudah diterima selama ini. Manusia sekarang terlalu lobha dan buta akan harta (dana) sehingga sedemikian teganya untuk mengorbankan bhuwana agung yang selama ini telah memberikan kita kehidupan, serta bhuwana alit yakni jiwa-jiwa manusia di sekitarnya.

Namun demikian, tidak ada tindakan yang buruk apabila dilandasi oleh kebajikan. Kini adalah saatnya pengelolaan artha (alam semesta) seharusnya dilandaskan dharma (kebijaksanaan). Sudah sepatutnya Tri Hita Karana bukan menjadi musuh (VS) atau dibandingkan dengan Three Reclamation Advantages atau keuntungan dari reklamasi itu sendiri, melainkan menjadi landasan dharma dalam membentengi sejauh mana reklamasi ini boleh untuk dilakukan dalam upaya mencapai keuntungan dari reklamasi untuk kesejahteraan masyarakat sekitar dan negara pada umumnya. Pada hakekatnya, eksplorasi sangat dianjurkan dengan pertanggungjawaban yang jelas tanpa eksploitasi. Tri Hita Karana VS Three Reclamation Advantages.

Simpulan

Pemaksimalan masing-masing sektor dalam pariwisata dengan tetap mempertahankan local genius adalah cara  yang lebih tepat untuk menghadapi persaingan global. Sebagai manusia kita harus berusaha semaksimal mukin menenerapkan ajaran Tri Hita Karana dalam pengimplemestasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya kehidupan bisa seimbang. Menjaga lingkungan alam sekitar kita dengan memanfaatkan lingkungan laut sebagai hasil mata pencaharian masyarakat.

Saran

Dalam menjalankan ajaran Tri Hita Karana manusia harus senantiasa menjaga keseimbangan dalam hubungan manusia dengan Lingkungan dengan cara memanfaatkan pantai sebagai mata pencaharian masyarakat supaya meningkatkan kebutuhan kehidupan mereka sehari- hari

Daftar Pustaka

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Perhubungan. 2011. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 52 Tahun 2011 tentang Reklamasi dan Pengerukan. Jakarta: Kementrian Perhubungan

Kementrian Pekerjaan Umum. 2007. Modul Terapan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai. Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum

Wagiu, Max. 2011. Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Di Kota Manado. Manado: Jurnal Perikaan Dan Kelautan Tropis Vol VIII

Putra, Gde. 2014. Menolak Reklamasi, Merebut Masa Depan Bali. Denpasar: Surat Kabar ForBali Edisi 2

Babad Bali. 2014. Tri Hita Karana. Dapat diunduh pada URL : http://www.babadbali.com/canangsari/trihitakarana.htm

Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Bali. 2015. Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2015. Bali: Disparda Bali

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *